Ilustrasi Dolar AS dan Rupiah. (foto: internet)

Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi saat ini hingga menyentuh level psikologis di atas Rp14.800 per dolar AS, memicu spekulasi apakah RI kembali masuk ke pusaran krisis ekonomi global.

Mengingat gejala-gejala krisis itu menular persis yang terjadi pada 1998. Di mana dipicu krisis mata uang negara berkembang yang dimulai dari Thailand, kemudian ke Indonesia.

Loading...

Sementara di 2018 dimulai dari Turki yang saat ini sudah menular ke Argentina dan berisiko menghantam negara-negara berkembang lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, kondisi pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan 1998.

Sebab, pelemahan yang terjadi tidak drastis dan rupiah menyentuh level di atas Rp14 ribu juga pernah terjadi pada 2014 lalu.

“Jangan dibandingkan Rp14.00 sekarang dengan 20 tahun lalu. 20 tahun lalu berangkatnya dari Rp2.800 ke Rp14.000. Sekarang dari Rp13.000 ke Rp14.000. Tahun 2014, dari Rp12.000 ke Rp14.000,” jelas Darmin Nasution di Jakarta, Selasa 4 September 2018.

Hal senada disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara. Menurutnya, sudah sangat siap dan baik dalam menghadapi krisis.

Hal itu salah satunya dibuktikan dengan perbaikan rating utang yang signifikan dari lembaga rating internasional.

“Pelemahan kurs rupiah belum terlihat dampaknya pada Agustus 2018 yang justru mencatat deflasi,” ujarnya, Selasa 4 September 2018.

Kinerja ekonomi 1998, menurutnya juga merosot ke level negatif 13,6%. Sedangkan, saat ini pertumbuhan ekonomi berada di 5,2% per kuartal II-2018.

Inflasi pun dikatakannya sempat naik hingga 77% saat krisis moneter atau krismon, sedangkan sekarang cukup stabil di bawah 3,5%. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat pun tidak tergerus.

“Pelemahan kurs rupiah belum terlihat dampaknya pada Agustus 2018 yang justru mencatat deflasi,” tuturnya.

Obat Kuat

Bhima mengatakan, meski beberapa indikator menunjukkan perbaikan, RI harus mewaspadai defisit transaksi berjalan yang menembus 3% terhadap PDB pada kuartal II-2018.

“Turki dan Argentina memiliki defisit transaksi berjalan yang cukup lebar,” tegas Bhima.

Perkara defisit ini pun menjadi penyebab rupiah melemah. Selain memang penyebab utamanya adalah tekanan global yang terjadi seperti perang dagang AS-China.

Meski fundamental ekonomi RI baik, besarnya defisit transaksi berjalan yang dimiliki membuat RI disamakan oleh pelaku pasar keuangan dengan negara-negara berkembang yang saat ini terpapar krisis.

Sejumlah langkah kebijakan pun diterbitkan pemerintah sebagai obat kuat rupiah dan untuk menekan defisit transaksi berjalan.

Antara lain, kebijakan mandatori campuran minyak sawit 20% di bahan bakar minyak (BBM) solar yang diterapkan pada 1 September ini.

Kemudian ada pula rencana pembatasan impor 500 komoditas yang aturannya akan dikeluarkan dan berlaku dalam waktu dekat. Pemerintah pun mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengerem impor yang dilakukan.

“Memang saat ini kami coba selalu tekankan (ke perusahaan BUMN) sekarang adalah bagaimana kita mengurangi impor,” ujar Rini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 31 Agustus 2018.

Bahkan, Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menyepakati strategi percepatan pengembangan sektor pariwisata.

Strategi ini didorong, lantaran sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang paling cepat dan mudah untuk menghasilkan devisa yang banyak bagi Indonesia.

Sehingga, defisit transaksi berjalan Indonesia dapat ditekan dan tidak melebar melebihi 3% terhadap PDB.

“Pariwisata begitu cepat bisa menghasilkan tingkat hasilnya atau quick yielding. Pariwisata bisa dorong Pertumbuhan Ekonomi, bisa memperkuat keberlanjutan ekonomi dan mengurangi kemiskinan,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo di Yogyakarta, Rabu 29 Agustus 2018.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan optimistis, jika sektor pariwisata tersebut dapat dikembangkan dengan baik bersamaan dengan kebijakan pembatasan impor yang telah dilakukan pemerintah, permasalahan defisit transaksi berjalan RI bisa teratasi.

Sehingga pada akhirnya nilai tukar rupiah dengan sendirinya menguat.

“Dengan ini (pariwisata), tahun depan defisit transaksi berjalan kita hampir tidak ada atau akan nol,” tambahnya.

Naikkan BBM

Menteri Keuangan era SBY, M Chatib Basri, mengatakan, terus lemahnya rupiah terhadap dolar AS saat ini, tak jauh berbeda dari faktor yang terjadi sejak 2013 lalu.

Menurut dia, defisit transaksi berjalan salah satu sumber terbesarnya adalah dari defisit neraca minyak dan gas.

Karena itu dengan menaikkan harga BBM penugasan yang masih disubsidi pemerintah, secara otomatis bisa mengurangi defisit yang terjadi.

“2013, kita pernah alami seperti sekarang ini (pelemahan rupiah), dan itu bisa stabil kalau BBM dinaikkan,” tegas Chatib, Selasa 4 September 2018.

Dia pun meyakini, kenaikan harga BBM yang dilakukan tidak akan berdampak pada turunnya daya beli, tapi tetap bisa membuat pergerakan rupiah lebih stabil.

Dalam kesempatan yang sama anggota Dewan Energi Nasional, Abadi Purnomo mengungkapkan, saat ini Indonesia memang diketahui, masih menjadi negara net importir BBM.

“Impor kita sehari sekitar 300.000-400.000 (boepd/barel oil equivalent per day),” ungkapnya.

Ditanya, apakah harga BBM akan dinaikkan demi memperkuat nilai tukar rupiah, Abadi mengatakan, hal itu merupakan keputusan dari badan usaha, yakni PT Pertamina.

“Masalahnya bukan subsidi, masalahnya harga BBM itu semuanya dari Pertamina kan,” ucapnya. (VIVA)

KOMENTAR ANDA
Loading...